Redaksi

Beranda » Redaksi

Selamat datang di halaman redaksi kami.

Tentang Kami

Merupakan Media Daring dibawah :

PT RAKYAT BERSAMA SENTOSA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078293.AH.01.01.TAHUN 2026

Hati Rakyat News adalah portal berita daring yang hadir dengan visi menjadi suara dari hati rakyat. Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan dengan kepentingan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang sehat.

Seperti yang tercermin dalam logo kami:

  • Pena (Simbol H): Menyimbolkan dedikasi kami pada proses jurnalisme yang disiplin, mendalam, dan berkualitas.

  • Hati (Simbol Tengah): Menegaskan bahwa kami bekerja dengan hati untuk memperjuangkan kebenaran bagi rakyat.

  • Sinyal/Gelombang (Simbol R): Menggambarkan komitmen kami untuk menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan modern.

Kami dipandu oleh moto kami: JURNALIS • INDEPENDEN • TERPERCAYA.

Struktur Redaksi

Untuk memastikan standar kualitas dan integritas, tim kami didukung oleh para profesional berpengalaman di bidang media dan jurnalisme. Berikut adalah jajaran kunci dalam struktur redaksi Hati Rakyat News:

Manajemen Utama :

NAMA JABATAN

NAMA

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)/ PIMPINAN UMUM

ADIATMA EFFENDI

CHIEF CONTENT OFFICER (CCO)

ADITIYAS RAHADI

 

CHIEF ADMINISTRATION RESOURCES AND DEVELOPMENT (CARD)

ATALLAH FERNANDO D

CHIEF GROWTH & ANALYTICS TRIBE (CGAT)

MUFLI HISBALLAH

CHIEF CONTENT MARKETING BUSSINEES RELATIONS, SOCIAL AND EDITORIAL TRIBE (CCMT)

ABDUL YUNUS

JURNALIS INTERN 

Daftar Jurnalis Intern (Kontributor Magang) Resmi kami, 

NOMOR ID NAMA LENGKAP
1 27072026006    JAELANI
2 07102026007    WAHYUDIN

 

di luar box redaksi bukan bagian dari kami. :

INFORMASI REDAKSI:

JURNALIS  SETIAP BERTUGAS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL SEPERTI KARTU PERS DAN SURAT TUGAS YANG MASIH BERLAKU.

BAGI OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN HATI RAKYAT  NAMUN TIDAK MEMILIKI KARTU PERS  YANG MASIH BERLAKU DAN NAMANYA TIDAK TERTERA DI DALAM BOKS REDAKSI MAKA DAPAT DILAPORKAN KEPIHAK YANG BERWAJIB TERDEKAT.

APABILA YANG BERSANGKUTAN DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN SERTA MELANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK DAN HUKUM YANG BERLAKU MAKA ITU BUKAN TANGGUNG JAWAB REDAKSI 

MATERI PEMBERITAAN MENJADI TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KORESPONDEN YANG BERSANGKUTAN.

Prinsip & Kode Etik

Sebagai media yang berpegang pada nilai JURNALIS • INDEPENDEN • TERPERCAYA, setiap wartawan dan editor Hati Rakyat News diwajibkan untuk:

  1. Independen: Bebas dari pengaruh politik mana pun, kepentingan korporasi tertentu, atau tekanan luar yang dapat memengaruhi integritas pemberitaan.

  2. Terpercaya & Akurat: Menyajikan fakta secara objektif melalui proses verifikasi yang ketat (check and re-check).

  3. Hormati Privasi & Martabat: Menjunjung tinggi privasi individu yang relevan dan menghormati hak jawab serta koreksi.

  4. Kode Etik Jurnalistik: Mematuhi seluruh butir Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamat & Kontak

Kami mengundang masukan, saran, dan pengaduan dari pembaca. Silakan hubungi kami melalui:

  • Alamat Kantor Redaksi : DKI Jakarta

  • Email Redaksi (Laporan, Masukan, Hak Jawab) : NarasiRakyat15@gmail.com

  • Whatsapp Kantor (WA Chat Only) : +62 857-7208-4504

  • Kontak Khusus Pengaduan Konten: NarasiRakyat15@gmail.com

  • Halaman Hubungi Kami (Link): +62 857-7208-4504

Halaman ini diperbarui pada: [10 Juli 2026]

———————————————————————————————————————————————————–

BAGIAN 1: PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER (PPMS)

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kehadiran media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut :

  1. Ruang Lingkup
  • Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana virtual termasuk situs web, aplikasi, dan platform digital yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau diunggah oleh pengguna media siber, antara lain berupa komentar, opini, foto, atau video.
  1. Verifikasi dan Keseimbangan Berita
  • Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi secara akurat dan berimbang.
  • Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada kesempatan pertama atau pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip keberimbangan (cover all sides).
  • Format berita yang mengejar kecepatan (breaking news) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi langsung dengan syarat:
    • Berita benar-benar mengandung unsur kepentingan publik yang mendesak.
    • Sumber berita pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten.
    • Subjek berita yang merugikan belum dapat diwawancarai atau dikonfirmasi.
    • Memuat keterangan di akhir berita bahwa “Berita ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut”.
    • Setelah konfirmasi didapatkan, media wajib memperbarui informasi pada berita terkait atau membuat berita pemutakhiran secara proporsional.
  1. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  • Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
  • Media siber wajib menyediakan sarana pengaduan (report button atau email khusus) bagi publik untuk menyanggah atau mengadukan Isi Buatan Pengguna yang melanggar aturan.
  • Media siber wajib menyunting atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan sesegera mungkin jika terbukti mengandung unsur SARA, pornografi, hasutan kekerasan, kekejaman, fitnah, atau hoaks.
  1. Erata, Koreksi, dan Hak Jawab
  • Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Ralat atau koreksi dilakukan atas kekeliruan informasi atau fakta dalam berita yang telah ditayangkan.
  • Setiap ralat, koreksi, atau hak jawab wajib dicantumkan pada berita yang diperbaiki dengan menyertakan catatan waktu pembaruan (timestamp) dan penjelasan bagian yang diubah.
  1. Pencabutan Berita
  • Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut kembali karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi.
  • Pencabutan berita hanya dapat dilakukan atas pertimbangan masalah hukum yang luar biasa, masalah hak asasi manusia, keselamatan anak, atau masa depan korban kejahatan seksual, berdasarkan penilaian mandiri tim redaksi atau rekomendasi resmi Dewan Pers.
  • Pencabutan berita wajib disertai dengan pengumuman alasan pencabutan kepada pembaca secara transparan.
  1. Iklan dan Konten Komersial
  • Media siber wajib membedakan secara tegas dan jelas antara produk berita jurnalistik dan konten komersial (Iklan, Advertorial, Sponsored Content).
  • Setiap artikel atau materi berbayar wajib diberi penanda visual yang jelas seperti kata “Iklan”, “Advertorial”, atau “Sponsor” agar tidak mengecoh pembaca.
  1. Hak Cipta dan Kutipan

Media siber wajib menghormati hak cipta. Pengutipan berita, foto, atau video dari media lain wajib mencantumkan sumber asli secara jelas dan menyertakan tautan langsung (hyperlink) ke berita asal jika mengutip dari sesama media siber.

  1. Masa Berlaku Pedoman

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Pers dan wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola serta jurnalis media siber.

BAGIAN 2: KODE PERILAKU PERUSAHAAN PERS

KODE PERILAKU INTERNAL PERUSAHAAN PERS

PT RAKYAT BERSAMA SENTOSA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078293.AH.01.01.TAHUN 2026

 

 

Kode Perilaku Perusahaan Pers ini disusun sebagai komitmen manajemen untuk membangun institusi media yang berintegritas, profesional, independen, dan sejahtera, serta guna menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.

  1. Independensi Ruang Redaksi
  • Manajemen perusahaan menjamin independensi mutlak ruang redaksi (newsroom) dari segala bentuk intervensi, baik dari pihak internal (pemilik saham, direksi bisnis) maupun pihak eksternal (pemerintah, pengiklan, partai politik).
  • Kebijakan penayangan berita harian sepenuhnya berada di bawah otoritas Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana. Divisi bisnis atau pemasaran tidak memiliki hak untuk membatalkan atau memaksakan pemuatan suatu berita demi kepentingan komersial.
  1. Larangan Menerima Suap dan Gratifikasi
  • Seluruh jurnalis dan karyawan NusantaraPost.com dilarang keras meminta atau menerima uang, barang, fasilitas, atau kompensasi dalam bentuk apa pun (suap/gratifikasi/amplop) dari narasumber atau pihak ketiga yang bertujuan memengaruhi independensi pemberitaan.
  • Pelanggaran terhadap pasal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan akan dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
  1. Perlindungan Hukum dan Keselamatan Jurnalis
  • Perusahaan bertanggung jawab penuh memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis yang menghadapi sengketa pemberitaan atau tuntutan hukum dari pihak luar akibat karya jurnalistik yang diproduksinya.
  • Perusahaan wajib menjamin keselamatan kerja jurnalis di lapangan dengan menyediakan peralatan pendukung yang memadai, serta berhak menarik jurnalis dari penugasan jika wilayah konflik atau bencana dinilai membahayakan nyawa.
  1. Kesejahteraan Karyawan dan Jurnalis
  • Perusahaan berkomitmen memberikan upah atau gaji bulanan yang layak kepada seluruh jurnalis, staf redaksi, dan karyawan sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.
  • Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan tetap ke dalam program perlindungan jaminan sosial pemerintah, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
  1. Diskriminasi dan Pelecehan
  • Perusahaan menjamin lingkungan kerja yang inklusif, sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, maupun disabilitas.
  • Tindakan pelecehan seksual atau perundungan (bullying) di dalam lingkungan kerja akan ditindak tegas melalui jalur hukum dan sanksi pemecatan internal tanpa kompromi.
  1. Sanksi Pelanggaran Kode Perilaku
  • Setiap jurnalis atau staf yang terbukti melanggar Kode Perilaku Perusahaan ini akan diproses secara transparan melalui mekanisme internal Dewan Kehormatan Karyawan.
  • Sanksi yang diberikan berkisar dari Teguran Lisan, Surat Peringatan (SP 1, 2, 3), Skorsing, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai skala pelanggarannya.
× Advertisement
× Advertisement