JAKARTA, Hati Rakyat News– Gelombang massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) kembali turun ke jalan. Sekitar 20.000 buruh dari berbagai sektor memadati kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/9/2026) sejak pagi hari. Aksi berskala besar ini digelar guna mengawal ketat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah digodok oleh parlemen.
Koalisi buruh membawa 11 tuntutan krusial demi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Beberapa poin utama yang disuarakan di antaranya adalah pembatasan masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak menjadi maksimal 1 tahun, tuntutan tambahan upah sebesar 25 persen saat masa kontrak berakhir, serta penghapusan sistem *outsourcing* yang dianggap merugikan. Selain itu, massa juga mendesak kepastian pesangon, jaminan upah layak, hak cuti haid bagi buruh perempuan, hingga payung hukum bagi pekerja platform digital serta penyandang disabilitas.
Aspirasi ini langsung direspons oleh parlemen. Perwakilan massa buruh diterima audiensi secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Setelah dialog berlangsung dan perwakilan kembali ke mobil komando untuk menyampaikan hasil pertemuan, massa aksi perlahan mulai membubarkan diri secara tertib pada malam hari. Pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sempat mengalami penyekatan kini sudah kembali lancar dan dapat dilalui kendaraan.
Kendati aksi hari ini berjalan kondusif hingga bubar, pihak koalisi buruh menegaskan bahwa ini barulah permulaan. KBPBI mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar pada 6 Oktober mendatang apabila poin-poin tuntutan mereka tidak diakomodasi oleh DPR sebelum tenggat waktu pengesahan RUU pada akhir Oktober 2026.
Red.Hati Rakyat
Jurnalis : Att


Komentar