Opini Ahli
Beranda » Koperasi Merah Putih dan Ujian Demokrasi Ekonomi: Benarkah Rakyat Menjadi Pemilik Kekuatan Ekonomi?

Koperasi Merah Putih dan Ujian Demokrasi Ekonomi: Benarkah Rakyat Menjadi Pemilik Kekuatan Ekonomi?

S Maulana

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat persoalan ketimpangan ekonomi, panjangnya rantai distribusi, serta perbedaan posisi tawar antara produsen, distributor, dan konsumen.
Petani sebagai penghasil produk terkadang belum memperoleh nilai jual yang sebanding dengan hasil produksinya, sementara konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi akibat
panjangnya jalur distribusi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya bagaimana menghasilkan barang, tetapi juga bagaimana memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil. Salah satu gagasan yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tersebut adalah penguatan koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Gagasan ini menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan SPEKTRA Public Lecture bertema “Koperasi Pahlawan Ekonomi” yang diselenggarakan di Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta Timur, pada 10 November 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Joao menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia memandang koperasi
sebagai alternatif sistem ekonomi yang memungkinkan manfaat kegiatan usaha dirasakan bersama oleh para anggotanya. Bahkan, keberhasilan koperasi menurutnya tidak semestinya
hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima anggota dan masyarakat. Gagasan tersebut tentu memberikan harapan. Namun, menurut saya, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah keberadaan Koperasi Merah Putih benar-benar memberikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat, atau hanya menghadirkan sistem distribusi
baru tanpa mengubah siapa yang mengendalikan kegiatan ekonomi? Pemerataan Ekonomi Tidak Cukup Hanya dengan Memperbaiki Distribusi

Salah satu persoalan yang disoroti dalam seminar adalah panjangnya rantai distribusi yang dapat menyebabkan kesenjangan harga antara produsen dan konsumen. Kondisi ini menjadi
persoalan penting karena pihak yang menghasilkan barang belum tentu memperoleh keuntungan yang layak, sementara masyarakat sebagai konsumen harus menanggung harga
yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi penghubung yang memperkuat posisi ekonomi masyarakat. Melalui jaringan koperasi, distribusi barang
diharapkan menjadi lebih efektif sehingga petani dapat memperoleh harga yang layak dan konsumen mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, menurut saya, pemerataan ekonomi tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya memperpendek jalur distribusi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang menguasai sumber daya, menentukan harga, mengendalikan pasokan, dan menikmati keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Pertanyaan ini juga muncul dalam sesi diskusi mahasiswa bersama Joao. Salah satu mahasiswa
mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak sekadar memindahkan pusat kendali ekonomi dari perusahaan swasta besar kepada entitas yang
dikendalikan pemerintah atau pemasok besar lainnya. Menurut saya, pertanyaan tersebut sangat relevan. Sebab, apabila keputusan strategis mengenai pasokan barang, pembiayaan, penentuan harga, dan distribusi masih sepenuhnya berada di tangan pihak di luar anggota koperasi, maka tujuan pemerataan kepemilikan ekonomi perlu dikaji kembali. Koperasi seharusnya tidak hanya menjadi tempat masyarakat membeli dan menjual barang. Lebih dari itu, koperasi harus memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk ikut menentukan arah usaha dan mengambil bagian dalam keputusan yang memengaruhi kepentingan bersama. Dengan demikian, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang dibangun atau banyaknya barang yang berhasil didistribusikan. Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar memiliki kendali dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi yang dijalankan koperasi. Ketika Dukungan Pemerintah Bertemu dengan Kemandirian Koperasi Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan koperasi pada dasarnya merupakan hal yang penting. Dukungan berupa infrastruktur, pendampingan, teknologi, dan akses terhadap sumber daya dapat membantu masyarakat membangun kegiatan ekonomi yang lebih terorganisasi. Dalam kegiatan seminar tersebut, Joao menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat penugasan untuk melakukan pendampingan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun. Pendampingan tersebut juga didukung dengan pembangunan sistem digital untuk mendorong pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah masa pendampingan berakhir, masyarakat desa diharapkan dapat mengambil alih dan melanjutkan pengelolaan koperasi secara mandiri. Rencana ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Akan tetapi, saya melihat bahwa masa pendampingan dua tahun bukan sekadar persoalan waktu, melainkan juga tentang kesiapan masyarakat untuk benar-benar menjadi pengelola sekaligus pemilik kekuatan ekonomi di wilayahnya.

Kemandirian koperasi tidak dapat dibentuk hanya melalui penyediaan bangunan, sistem digital, atau jaringan distribusi. Koperasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami
pengelolaan usaha, kemampuan membaca kebutuhan pasar, tata kelola yang baik, serta keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai koperasi mampu berjalan ketika mendapatkan dukungan dari pihak luar, tetapi mengalami kesulitan ketika harus menentukan arah usahanya sendiri. Dukungan pemerintah dan perusahaan pendamping seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kemampuan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan baru. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah,
perusahaan pendamping, pengurus, dan anggota koperasi. Transparansi mengenai pembiayaan, pengadaan barang, penentuan harga, serta pembagian hasil usaha juga perlu menjadi perhatian.
Negara memang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung. Namun, peran tersebut seharusnya tidak menghilangkan ruang bagi anggota untuk menentukan
keputusan strategis koperasinya sendiri. Demokrasi Ekonomi Harus Terlihat dalam Kedaulatan Anggota Demokrasi ekonomi merupakan sistem perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai
subjek sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi dalam kegiatan ekonomi. Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi konsumen atau penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mempunyai
kesempatan untuk berpartisipasi dan menentukan keputusan ekonomi yang memengaruhi kehidupannya. Dalam prinsip koperasi, kedudukan anggota menjadi bagian yang sangat penting. Koperasi idealnya dibangun atas dasar kebersamaan, tanggung jawab, dan kesetaraan. Setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai prinsip demokrasi koperasi. Menurut saya, inilah nilai utama yang harus diperjuangkan melalui Koperasi Merah Putih. Pemerataan ekonomi tidak akan sepenuhnya tercapai apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, sementara kendali atas kegiatan ekonomi tetap berada di tangan pihak lain. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa perlu memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai ekonomi. Mereka seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang memasok barang atau menggunakan layanan koperasi, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk menentukan bagaimana usaha tersebut dijalankan dan bagaimana hasilnya dimanfaatkan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih harus mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi secara kolektif. Bukan sekadar memperluas jaringan distribusi, tetapi juga memperkuat kepemilikan, partisipasi, dan posisi tawar masyarakat.
Perguruan Tinggi Bukan Hanya Tempat Belajar, tetapi Juga Ruang Menggerakkan Koperasi Hal menarik lainnya dalam seminar tersebut adalah harapan Joao agar Universitas Mohammad Husni Thamrin dapat menjadi salah satu pelopor dalam penguatan gerakan koperasi. Ia juga mengapresiasi SPEKTRA sebagai ruang pembelajaran yang mendorong mahasiswa berpikir
kritis dan berani menyampaikan pendapat. Menurut saya, harapan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah ajakan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun pemahaman generasi muda mengenai ekonomi kerakyatan. Mahasiswa perlu memahami bahwa koperasi bukan sekadar materi yang dipelajari dalam perkuliahan, melainkan sebuah sistem ekonomi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan koperasi kampus sebagai ruang praktik bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha bersama. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana membangun organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan secara demokratis, dan mempertanggungjawabkan hasil usaha kepada anggota. Selain itu, mahasiswa juga perlu membiasakan diri untuk tidak hanya menerima suatu kebijakan atau gagasan secara langsung, tetapi berani mengajukan pertanyaan, menguji pelaksanaannya, dan memberikan masukan yang konstruktif. Bagi saya, pertanyaan kritis yang disampaikan mahasiswa dalam seminar tersebut justru
menunjukkan bahwa pendidikan koperasi membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Dukungan terhadap suatu program tidak harus menghilangkan sikap kritis. Sebaliknya, sikap kritis
diperlukan agar tujuan program dapat diwujudkan dengan lebih baik. Harapan agar UMHT menjadi pelopor gerakan koperasi dapat menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi mahasiswa untuk membuktikan bahwa perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Mengukur Keberhasilan Koperasi dari Kekuatan Rakyat Pada akhirnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki tujuan yang penting dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Gagasan untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi produsen, dan memperluas akses ekonomi merupakan langkah yang patut didukung. Namun, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip dasar koperasi sebagai organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Menurut saya, keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya terletak pada seberapa banyak koperasi yang dibentuk, seberapa besar barang yang didistribusikan, atau seberapa luas jaringan usaha yang dibangun. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, memiliki posisi tawar dalam kegiatan ekonomi, serta merasakan manfaat dari usaha yang dijalankan bersama. Pemerintah dapat memberikan dukungan, perusahaan dapat menjadi pendamping, dan pemasok dapat menjadi mitra usaha. Namun, semua pihak tersebut harus tetap memberikan ruang bagi anggota koperasi untuk menjalankan hak dan kewenangannya. Sebab, apabila masyarakat hanya menjadi pelaksana tanpa memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan, maka cita-cita demokrasi ekonomi berisiko berhenti sebagai sebuah wacana.

Koperasi seharusnya menjadi jalan bagi rakyat untuk memiliki kekuatan ekonomi, bukan sekadar menjadi bagian dari sistem distribusi yang dikendalikan pihak lain. Pada akhirnya, keberhasilan pemerataan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana kekayaan didistribusikan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk memiliki, mengelola, dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Koperasi yang kuat bukan hanya koperasi yang mampu menjalankan usaha, melainkan koperasi yang anggotanya benar-benar berdaulat.

Oleh: Sayyidudin Maulana (Pemerhati Koperasi)

Menjawab Tantangan Lahan Sempit dengan Desain Rumah Mini Modern

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement